Kasus Korupsi Jalan Rp231 M Sumut: KPK Garap Ajudan Wali Kota hingga Kadis PUPR Tapsel

Jakarta - Penyidikan megaskandal dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Provinsi Sumatera Utara kian memanas dan meluas.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendadak memanggil ajudan Wali Kota Padangsidimpuan bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Selatan, Fachri Ananda Harahap, untuk diperiksa secara intensif di Daerah.

Langkah agresif tim penyidik komisi antirasuah ini dilakukan guna menguliti secara tuntas dugaan penyimpangan anggaran proyek infrastruktur jalan yang bernilai fantastis mencapai Rp231,8 miliar.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa pemeriksaan para saksi krusial tersebut digelar secara langsung di markas daerah, yakni Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padangsidimpuan, Sumatera Utara.

"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padangsidimpuan, Sumut, atas nama FIH selaku ajudan Wali Kota Padangsidimpuan dan FAC (Fachri) selaku Kadis PUPR Tapsel," tegas Budi Prasetyo saat memberikan keterangan resmi kepada awak media di Jakarta, Selasa, (6/10).

Tak berhenti di situ, KPK turut mencecar lima pejabat dan Aparatur Sipil Negara strategis lainnya yang disinyalir kuat mengetahui persis alur korupsi proyek bernilai ratusan miliar tersebut. Mereka yang dipanggil meliputi mantan Kepala Dinas PUPR Kota Padangsidimpuan Ahmad Juni, tiga ASN Dinas PUPR Padangsidimpuan berinisial SIH, SSS, dan AMW, serta seorang ASN dari Dinas PUPR Tapsel berinisial OSC.

Gelombang pemeriksaan massal ini merupakan buntut panjang dari Operasi Tangkap Tangan heboh yang digencarkan tim KPK pada 26 Juni 2025 lalu. Tangkap tangan tersebut menyasar praktik suap dalam proyek jalan di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumut dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Hanya selang dua hari pasca-OTT, lembaga antirasuah itu menetapkan lima figur penting sebagai tersangka dalam dua klaster perkara yang berbeda.

Kelima tersangka tersebut yakni, Topan Obaja Putra Ginting (Kepala Dinas PUPR Sumut), Rasuli Efendi Siregar (Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut / PPK), Heliyanto (Pejabat Pembuat Komitmen Satker PJN Wilayah I Sumut).

Lalu, Muhammad Akhirun (Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group) dan Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang (Direktur PT Rona Na Mora).

Dalam konstruksi perkara yang dibongkar KPK, Muhammad Akhirun dan Muhammad Rayhan disinyalir menjadi aktor penyokong dana alias pemberi suap.

Sementara itu, aliran uang panas klaster pertama yang mencakup empat proyek jalan mengalir deras ke kantong Topan Ginting dan Rasuli Efendi. Di klaster kedua, Heliyanto diduga kuat bertindak sebagai penerima suap untuk dua proyek di Satker PJN Wilayah I Sumut.

Penyidikan megaskandal korupsi jaringan infrastruktur Sumut ini memasuki babak baru yang semakin menegangkan setelah KPK mengumumkan penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum pada 5 Mei 2026.*