1.370 Anak Madina Putus Sekolah, LSM API Sumut Semprot Kadisdik: Jangan Cuma Omon-Omon dan Pencitraan!

Mandailing Natal - Tamparan keras kembali menghantam dunia pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara.

Pasalnya, angka anak putus sekolah di daerah ini menembus angka fantastis sekaligus memprihatinkan, yakni sebanyak 1.370 anak untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Kondisi darurat pendidikan ini memicu gelombang kritik pedas dari berbagai elemen masyarakat.

Diantaranya, kritikan datang dari Ketua LSM Aliansi Penyelamatan Indonesia (API) Sumut, Andi Khoirul Harahap, menuding Dinas Pendidikan Madina gagal total dalam menjamin hak dasar anak dan hanya sibuk dengan retorika di lapangan.

"Angka 1.370 anak putus sekolah ini bukan sekadar statistik biasa, ini adalah bukti nyata kegagalan kepemimpinan Kadisdik Madina. Jangan cuma sibuk omon-omon, turun ke lapangan, lalu bikin pencitraan di depan kamera seolah-olah baru kaget melihat realita ini. Ke mana saja anggaran pendidikan selama ini?" tegas Andi Khoirul Harahap kepada awak media dengan nada sengit, Sabtu (12/9).

Menurut Andi, langkah Kadisdik Madina yang baru memberikan tenggat waktu dua minggu kepada jajarannya untuk mendata ulang akar masalah dinilai sangat terlambat dan menunjukkan ketidaksiapan birokrasi dalam merespons krisis.

"Rakyat tidak butuh janji manis atau instruksi dadakan setelah kasusnya viral. Yang dibutuhkan adalah solusi konkret dan tindakan cepat. Kalau cara kerjanya lambat seperti ini, mau dibawa ke mana masa depan ribuan anak di Madina? Kita menuntut evaluasi total dan transparansi penggunaan anggaran alokasi penanganan anak tidak sekolah," tambah Ketua LSM API Sumut tersebut.

Sebelumnya, Kadisdik Madina, dr. MHD Faisal S, mengakui bahwa angka anak putus sekolah di wilayahnya tergolong sebagai salah satu yang tertinggi di Sumatera Utara.

“Menurut saya, siswa putus sekolah di Madina tergolong tertinggi di Sumatera Utara. Kejadian anak putus sekolah di Madina mencapai 1.370 anak. Jumlah ini meliputi SD dan SMP,” ujar Faisal saat mendatangi salah satu keluarga yang memiliki empat anak tidak bersekolah, Selasa (1/9/2026).

Faisal mengklaim pihak Dinas Pendidikan berkomitmen menekan angka tersebut dan telah menginstruksikan tim pengawas serta Koordinator Wilayah (Korwil) untuk mengidentifikasi penyebab pasti, baik faktor ekonomi maupun kendala administrasi.

"Terkait dengan jumlah tersebut, saya harapkan data atau laporan itu dalam dua minggu ini sudah sampai kepada saya, agar kita tahu penindakan ini akan jadi seperti apa," aku Faisal.

Meski demikian, janji penanganan dari pihak dinas dinilai publik masih terlalu normatif di tengah keterpurukan kualitas akses pendidikan di Kabupaten Madina yang kian memprihatinkan.