Kabid Propam Kabur dan Bungkam Terkait Oknum Polisi Koboi, Aktivis: Bencana Kemanusiaan di Labuhanbatu

Labuhanbatu - Ketegangan pecah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantauprapat, Sabtu (10/10/2026) malam.

Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Bulang Bayu Samudra, secara mendadak mendatangi ruang perawatan korban dugaan penembakan oleh oknum aparat kepolisian di area perkebunan sawit.

Kedatangan perwira tinggi berpangkat tiga melati emas ini bermaksud menjenguk Rahmat Alfian (34), warga yang terbaring 'kritis' usai diterjang peluru petugas di area PT Perkebunan Milano Cabang Dua Estate (Wilmar Group), Jumat (9/10/2026) siang.

Namun, drama terjadi usai pertemuan tertutup tersebut. Bukannya memberikan penjelasan transparan terkait insiden berdarah yang menimpa warga sipil, petinggi Polda Sumut justru memilih aksi bungkam massal dan menghindar dari kejaran awak media.

Suasana di lorong RSUD Rantauprapat mendadak memanas saat kamera para jurnalis mulai menyorot rombongan pejabat utama kepolisian. Kapolres Labuhanbatu, AKBP Wahyu, bahkan tampak sigap pasang badan dan melakukan barikade ketat guna membatasi ruang gerak wartawan yang berupaya meminta konfirmasi resmi.

"Nanti aja ya," cetus AKBP Wahyu singkat sembari melambaikan tangan kanannya dan melangkah cepat melarikan rombongan ke dalam lift rumah sakit, meninggalkan para pemburu berita tanpa kepastian.

Brondolan Sawit Dibalas Peluru

Sikap tertutup jajaran kepolisian ini memantik gertakan keras dari kalangan aktivis. Ketua Serikat Buruh Mapan Labuhanbatu, Jhon Beni Ginting, mengecam keras aksi koboi oknum polisi yang diduga mengobral tembakan kepada warga sipil hanya demi menjaga aset perusahaan swasta.

"Penembakan terhadap warga berinisial RA pada Jumat lalu di Dusun Cabang Dua, Desa Sei Nahodaris telah mencoreng wajah Kepolisian RI, khususnya Kapolda Sumut Irjen Pol. Sonny Irawan," tegas Jhon Beni Ginting kepada media, Minggu (11/10/2026) siang.

Jhon menegaskan, meskipun tindakan pencurian brondolan sawit merupakan pelanggaran hukum, tindakan penembakan menggunakan senjata berburu nyawa adalah bentuk arogansi fatal yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

"Kabupaten Labuhanbatu bukan daerah konflik bersenjata! Tidak ada urgensinya menempatkan personel bersenjata lengkap di wilayah sipil. Kehadiran aparat persenjataan lengkap justru menjadi pemicu gesekan bloody (berdarah) dengan masyarakat," cetusnya berapi-api.

Tuding Polisi Jadi "Orang-orangan Sawah" Demi Oligarki

Lebih lanjut, Jhon menuding penempatan oknum aparat berlaras panjang di perkebunan Wilmar Group mengindikasikan fungsi kepolisian yang bergeser dari pengayom masyarakat menjadi benteng pertahanan korporasi.

"Polisi itu pengayom dan pelindung rakyat, bukan 'orang-orangan sawah' yang dipajang untuk melindungi aset dan kepentingan oligarki!" seru Jhon tajam.

Menurutnya, meletusnya insiden berdarah di PT Perkebunan Milano ini menjadi bukti buruknya hubungan sosial perusahaan dengan warga sekitar, termasuk dugaan kelalaian kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan kebun Plasma.

Atas insiden 'mematikan' ini, Serikat Buruh Mapan mendesak Pemkab Labuhanbatu segera melakukan audit menyeluruh terhadap PT Perkebunan Milano dan menuntut pihak korporasi bertanggung jawab penuh.

"Pihak perusahaan menikmati jasa oknum polisi tersebut. Sanksi pidana dan etik yang tegas wajib dijatuhkan kepada pelaku penembakan beserta seluruh pihak yang terlibat agar tragedi serupa tak berulang," pungkasnya.*