Gawat bah! Kado HUT ke-81 Pemkab Labuhanbatu Dicoreng "Rapor Merah", Aliansi Mahasiswa Ngamuk Geruduk Kantor Bupati

Rantauprapat - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu diwarnai ketegangan hebat.

Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) mendadak menggeruduk Kantor Bupati Labuhanbatu, Jalan Sisingamangaraja, Rantauprapat, Jumat (16/10/2026).

Aksi demonstrasi besar-besaran ini digelar sebagai "kado" pedas bagi kepemimpinan Bupati Maya Hasmita dan Wakil Bupati Jamri, menyusul sederet kebijakan dan persoalan pelik yang dinilai menyisakan rapor merah.

Suasana panas langsung terasa saat puluhan mahasiswa membakar ban bekas di depan gerbang utama kompleks perkantoran bupati.

Kepulan asap hitam membubung tinggi diiringi dentuman orasi berapi-api yang membongkar bobroknya tata kelola birokrasi daerah.

Spanduk-spanduk bernada satir membentang luas, menegaskan kekecewaan publik seperti: "Rakyat Memilih, Rakyat Berhak Menagih", "Janji Politik Harus Dibayar dengan Bukti", hingga "Bersinar dalam Janji, Redup dalam Realisasi".

Borok Pemerintahan Dibongkar: Dari Isu RSUD hingga Rangkap Jabatan Sekda

Dalam orasinya, massa secara tegas menuntut pertanggungjawaban pemerintah daerah atas mandeknya berbagai sektor krusial. Sejumlah isu panas yang disorot diantaranya meliputi:

1. Skandal Pelayanan RSUD Rantauprapat: Mahasiswa secara terbuka mendesak pencopotan Direktur RSUD Rantauprapat akibat buruknya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

2. Rangkap Jabatan Sekda: Tata kelola birokrasi dipertanyakan karena Sekretaris Daerah (Sekda) diduga merangkap jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan.

3. Krisis Infrastruktur Pesisir: Pembangunan kawasan pesisir yang selama ini hanya dijadikan komoditas kampanye politik dituntut segera direalisasikan secara nyata.

4. Air Bersih & Nasib Rakyat Kecil: Kondisi air bersih yang keruh dan tidak layak konsumsi, serta nasib pedagang kaki lima (PKL) korban penggusuran turut menjadi sorotan tajam.

Kekecewaan massa kian memuncak tatkala batang hidung Bupati Maya Hasmita tidak kunjung terlihat untuk menemui para pengunjuk rasa setelah berjam-jam berorasi.

Mahasiswa bahkan melontarkan sindiran keras bahwa sang kepala daerah diduga lebih memilih menghadiri resepsi pernikahan ketimbang mendengarkan jeritan rakyatnya sendiri.

Aksi yang dikawal ketat oleh aparat Kepolisian Resor Labuhanbatu dan Satpol PP ini ditutup dengan ancaman gelombang aksi susulan yang lebih besar jika tuntutan perbaikan birokrasi dan kesejahteraan rakyat di Labuhanbatu diabaikan begitu saja.*