Viral! Menteri P2MI Sebut Karier di Luar Negeri Lebih Menjanjikan

AKURAT SUMUT - Pernahkah kita mempertimbangkan bahwa mencari penghidupan di negeri orang bisa jadi jawaban atas angka pengangguran yang kian menumpuk? Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, baru‑baru ini menyulut perdebatan usai mengajak mahasiswa dan lulusan baru menatap peluang kerja di luar negeri sebagai opsi utama.

Sejumlah kalangan menyambut positif ajakan tersebut, mengingat semakin terbatasnya lapangan kerja di dalam negeri.

Namun tak sedikit pula yang menilai pernyataan ini melepas tanggung jawab pemerintah dalam menyerap tenaga kerja lokal.

Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, dalam kuliah umum di Gedung Prof. Soedarto, Universitas Diponegoro, Semarang, Kamis (26/6/2025), menegaskan bahwa peluang karier global terbuka lebar bagi generasi muda tanah air.

“Menurut saya, hari ini adalah pilihan terbaik, mohon maaf dengan segala hormat, (dibandingkan) bekerja di dalam negeri, jauh lebih baik di luar negeri,” tegasnya sambil menatap para mahasiswa.

Data yang diungkap Karding cukup mencengangkan, dari 1,7 juta lowongan resmi di luar negeri, baru sekitar 297 ribu yang terpenuhi.

Artinya, masih ada sekitar 1,4 juta kursi kosong siap diisi oleh pekerja terampil Indonesia.

Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, ketika ditemui di Jakarta oleh awak media, pada Sabtu (28/6/2025), menjelaskan bahwa niatnya bukan mengusir warganya, melainkan membuka akses lebih luas.

“Tidak ada istilah mengusir orang untuk bekerja ke luar negeri. Saya hanya menawarkan pilihan yang menjanjikan,” jelasnya saat memberikan klarifikasi.

Pernyataan blak‑blakan ini datang di saat masyarakat menanti janji pembukaan 19 juta lapangan kerja dalam negeri yang digadang‑gadangkan pemerintah.

Kritik pun mengalir deras, apakah ajakan Karding menggambarkan kegagalan kementerian terkait dalam menciptakan lapangan kerja lokal?

Jejak karier Karding sendiri terbilang mentereng. Lahir di Sojol, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, 25 Maret 1973, ia menuntut ilmu di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro dan meraih gelar sarjana pada 1997.

Ia melanjutkan studi Magister Administrasi Publik di kampus yang sama dan lulus pada 2009.

Aktivitas organisasi mewarnai masa mudanya, mulai dari Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan hingga Ketua I Koorcab PMII Jawa Tengah periode 1995–1996. Kini, selain memimpin BP2MI hingga 2029, Karding juga menjabat Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Undip.

Namun, di balik wacana besar soal pekerja migran, muncul sorotan lain, kekayaan Karding. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 16 April 2019, total asetnya mencapai Rp 8,53 miliar, 90 persen di antaranya berupa properti di Sleman, Kudus, Demak, Pati, Semarang, Jakarta Selatan, dan Palu.

“Profil aset yang masuk LHKPN hingga kini belum diperbarui sejak saya menjadi menteri,” ujar narasi resmi dari tim Karding, menegaskan perlunya keterbukaan data terbaru.

Meski memiliki tiga kendaraan, Nissan Grand Livina 2009, Toyota Kijang Innova 2011, dan motor Honda Phantom 2003, nilai kendaraan hanya Rp 279 juta, mencerminkan gaya hidup yang relatif sederhana.

Di tengah riuh pro dan kontra, pertanyaan yang tersisa, akankah tawaran Karding mengurai benang kusut pengangguran, atau justru menjadi tameng bagi kegagalan menciptakan lapangan kerja dalam negeri?

Satu yang pasti, dialog terbuka dan sinergi antar‑pemerintah serta swasta mutlak diperlukan sebelum generasi penerus negera ini benar‑benar terjun mencari nafkah di negeri orang.***