PPR-SU Desak DPRD Labuhanbatu Segera Tindak Lanjuti Tuntutan Mahasiswa: Jangan Hanya Sigap Soal APBD

Akurat Sumut - Ketua Persatuan Pemuda Revolusi Sumatera Utara (PPR-SU) sekaligus putra asli daerah Labuhanbatu, Heri Faysal Hasibuan, S.Kom., kembali melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu.
Ia menilai lembaga legislatif tersebut terkesan loyo dalam merespons tuntutan mahasiswa, namun mendadak sigap ketika membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pernyataan keras ini disampaikan Heri pada Rabu (18/11/2026), menyusul belum adanya kejelasan tindak lanjut atas aksi unjuk rasa mahasiswa yang telah berlalu sekitar satu bulan lalu.
"Jangan hanya cepat dan sigap ketika membahas APBD, tetapi mendadak lamban ketika mahasiswa datang membawa aspirasi rakyat. Jangan sampai DPRD lebih serius mengurus angka-angka anggaran daripada mendengarkan suara masyarakat," tegas Heri kepada awak media.
Menurut Heri, DPRD memiliki tiga fungsi utama yang harus dijalankan secara seimbang, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Ia mengingatkan bahwa wakil rakyat tidak seharusnya hanya berfokus pada pembahasan anggaran semata, melainkan juga harus proaktif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan menampung kontrol sosial dari masyarakat.
Ia menyayangkan sikap lamban lembaga legislatif yang dinilai mengabaikan substansi tuntutan mahasiswa.
Terlebih, aksi demonstrasi yang dilakukan sebelumnya membawa berbagai persoalan krusial yang menyangkut kepentingan publik di Kabupaten Labuhanbatu.
"Sudah satu bulan, jangan sampai tuntutan mahasiswa hanya menjadi arsip dan dokumentasi aksi. Kalau memang DPRD berpihak kepada rakyat, buktikan dengan tindakan, bukan sekadar menerima aspirasi lalu diam seribu bahasa," ujarnya.
Melalui momentum ini, Heri mendesak pimpinan dan anggota DPRD Labuhanbatu agar segera membuka ruang dialog terbuka, memberikan kepastian sikap, serta merumuskan langkah konkret atas seluruh poin tuntutan yang pernah disuarakan oleh elemen mahasiswa.
Ia juga mengingatkan agar para legislator tidak bersikap alergi terhadap kritik publik demi menjaga marwah lembaga perwakilan rakyat.
"Rakyat tidak membutuhkan wakil yang hanya hadir ketika agenda politik dan anggaran dibahas. Rakyat membutuhkan wakil yang mau mendengar, merespons, dan memperjuangkan. Jangan loyo menghadapi aspirasi rakyat, tetapi mendadak perkasa ketika urusan APBD" pungkasnya.*
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini



Terpopuler
- 1Prakiraan Cuaca Medan 17 November: Waspada Potensi Hujan Ringan hingga Petir di Sejumlah Wilayah
- 2Polres Labuhanbatu Gelar Apel Pasukan Operasi Zebra Toba 2026, Sasar 10 Pelanggaran Prioritas
- 3Prakiraan Cuaca Sumut 17 November: Waspada Potensi Hujan Lebat dan Angin Kencang
- 4Fakta Lapangan! Pekerja CV BRB Akui Penjualan Besi Eks Jembatan Bandar Pulau Asahan Demi Biaya Bongkar
- 556 Kg Sabu Malaysia Digagalkan, Polrestabes Medan dan Bea Cukai Tabrak Kapal Kurir di Laut
- 6LIRA Sumut Dorong KPK dan Kejati Usut Tuntas Dugaan Korupsi Proyek di Medan yang Seret Nama BN
- 7Ganyang Sindikat Ratusan Kilogram Sabu, 'Bang Didot' Resmi Promosi ke Polda Sumut
- 8Kadis PUTR Asahan dan Pekerja CV BRB Berbeda Keterangan Terkait Dugaan Penjualan Besi Eks Jembatan Bandar Pulau
- 9354 Siswa di Berastagi Keracunan Menu MBG: 110 Dirawat Inap, BGN Resmi Suspend Dapur SPPG Sempajaya
- 10Diduga Jual Beli Jabatan, Wali Kota Medan Rico Waas Bebastugaskan Camat Medan Timur



