Sumut

DPC PJS Labuhanbatu Dampingi Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf Al Jam’iyatul Washliyah ke BPN

Habibi Caniago | 18 November 2026, 17:12 WIB
DPC PJS Labuhanbatu Dampingi Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf Al Jam’iyatul Washliyah ke BPN
Dewan Pimpinan Cabang Pro Jurnalismedia Siber (DPC PJS) Labuhanbatu mendatangi Kantor BPN untuk mendampingi proses penerbitan sertifikat tanah wakaf Al Jam’iyatul Washliyah Kualuh Hilir demi menjamin kepastian hukum aset umat.

AKURAT.CO SUMUT - Dewan Pimpinan Cabang Pro Jurnalismedia Siber (DPC PJS) Labuhanbatu menyambangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat untuk memfasilitasi proses administrasi sertifikat tanah wakaf milik Al Jam’iyatul Washliyah Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara, pada Rabu (18/11/2026).

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPC PJS Labuhanbatu, Muhammad Nuh Nasution, bersama jajaran pengurus yang terdiri dari Wakil Ketua Lili Amansyah, Divisi Bidang SDM Hermanto, Divisi Advokasi Hendro Nasution, serta Divisi Kesekretariatan Saipul Bahri Nasution.

Rombongan diterima langsung oleh Kepala BPN Labuhanbatu, Khalid Afdillah Handoyo beserta staf di Aula Kantor BPN.

Kepala BPN Labuhanbatu mengapresiasi inisiatif organisasi profesi jurnalis tersebut dalam mengawal legalitas aset keagamaan.

Menurut Khalid, penerbitan dokumen legalitas lahan keagamaan ini selaras dengan program strategis nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengenai percepatan pensertifikatan tanah wakaf.

“Kami berterimakasih kepada DPC Pro JurnalisMedia Siber (PJS) Labuhanbatu atas kedatangan dan kontribusi yang dilakukan untuk membantu kepengurusan sertifikat wakaf,” ujar Khalid.

Sementara itu, Ketua DPC PJS Labuhanbatu, Muhammad Nuh Nasution, menjelaskan bahwa langkah pendampingan ini dijalankan secara resmi merujuk pada surat kuasa bernomor 72/PC-AW/KH/XI/2026.

Dokumen tersebut memberikan mandat kepada PJS Labuhanbatu untuk menjalin koordinasi lintas instansi guna menuntaskan berkas legalitas lahan wakaf dimaksud.

“Kepedulian ini sekaligus menjadi wujud komitmen PJS untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, organisasi keagamaan, serta berbagai elemen lainnya,” kata Nuh Nasution.

Bagi jajaran PJS Labuhanbatu, keabsahan hukum atas lahan wakaf merupakan aspek krusial guna memitigasi risiko sengketa di masa mendatang sekaligus menjaga peruntukan aset umat sesuai syariat.

Untuk memastikan kelancaran prosesnya, Muhammad Nuh telah menugaskan Divisi Bidang SDM, Hermanto, agar mengawal seluruh tahapan birokrasi hingga dokumen sertifikat resmi diterbitkan.

Ia menambahkan, keterlibatan insan pers dalam mengawal persoalan sosial kemasyarakatan merupakan bagian dari pengabdian profesi di luar kerja-kerja redaksional.

“Wartawan bukan hanya dituntut kritis dalam mengawal kebijakan publik, tetapi juga harus memiliki kepekaan sosial terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat,” ujarnya.

“Kita ingin membuktikan bahwa pers bukan sekadar menyampaikan kabar, melainkan juga dapat hadir membawa manfaat dan menjadi bagian dari solusi. Bukan hanya menulis untuk masyarakat, tetapi juga bekerja dan berbuat nyata demi kepentingan umat,” tutup Nuh.*

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.