Sumut

LIRA Sumut Dorong KPK dan Kejati Usut Tuntas Dugaan Korupsi Proyek di Medan yang Seret Nama BN

Habibi Caniago | 16 November 2026, 22:43 WIB
LIRA Sumut Dorong KPK dan Kejati Usut Tuntas Dugaan Korupsi Proyek di Medan yang Seret Nama BN
Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sumut mendesak KPK dan Kejati Sumut mengusut tuntas dugaan korupsi proyek Lampu Pocong, Lapangan Merdeka, hingga jalan Sipiongot yang diduga menyeret nama mantan Wali Kota Medan berinisial BN. - Akurat Sumut

Akurat Sumut - Dewan Pimpinan Wilayah Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sumatera Utara meminta aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), untuk tidak menghentikan pengusutan sejumlah perkara dugaan korupsi yang diduga melibatkan mantan Wali Kota Medan berinisial BN.

Gubernur LIRA Sumut, H. Rizaldi Mavi, menyampaikan bahwa terdapat tiga proyek besar yang sebelumnya menyita perhatian masyarakat Kota Medan dan perlu didalami lebih jauh keterlibatan aktor utamanya.

Ketiga proyek tersebut meliputi pengadaan lampu jalan yang dikenal publik sebagai "lampu pocong", proyek revitalisasi Lapangan Merdeka, serta pembangunan ruas jalan di kawasan Sipiongot.

"Jika penanganannya dibiarkan mandek, praktik serupa berpotensi terulang di kemudian hari. Penegak hukum harus menelusuri sejauh mana keterlibatan BN karena prinsip kesetaraan di hadapan hukum berlaku bagi siapa pun," ujar Rizaldi Mavi saat memberikan keterangan kepada awak media bersama Ketua Satgas LIRA Sumut, Erwandi, Minggu (15/11/2026).

Sorotan Proyek Lapangan Merdeka dan Lampu Pocong

Rizaldi menyoroti pengerjaan revitalisasi Lapangan Merdeka Medan yang menyedot anggaran daerah sekitar Rp400 miliar hingga Rp500 miliar.

Hingga saat ini, proyek tersebut dinilai belum tuntas sepenuhnya lantaran sejumlah fasilitas, termasuk area ruang bawah tanah (basement), belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Kondisi mangkraknya sebagian fungsi bangunan tersebut memicu kecurigaan publik akan adanya penyimpangan anggaran.

Selain itu, LIRA Sumut juga menyinggung proyek lampu pocong yang dinyatakan gagal pada masa kepemimpinan BN di Pemerintah Kota Medan.

Menurut Rizaldi, pengembalian sebagian dana proyek oleh pihak rekanan melalui penagihan Kejaksaan Negeri Medan tidak serta-merta menghapus unsur pidana dalam perkara tersebut.

"Pengembalian kerugian negara tidak menggugurkan proses hukum yang sedang berjalan. Kami mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa apabila KPK maupun Kejati terlihat ragu dalam menuntaskan kasus Lampu Pocong dan Lapangan Merdeka ini," tegasnya.

Pengembangan Kasus Proyek Jalan Rp231,8 Miliar

Desakan serupa juga diarahkan pada pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 26 Juni 2025 lalu terkait proyek infrastruktur jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut serta Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut.

Adapun paket pekerjaan yang menjadi objek perkara dengan total nilai taksiran mencapai lebih dari Rp231,8 miliar tersebut mencakup:

Pembangunan Jalan Sipiongot batas Labuhanbatu Selatan (Labusel) dan ruas Hutaimbaru-Sipiongot pada Dinas PUPR Sumut.

Paket preservasi serta rehabilitasi Jalan Simpang Kota Pinang-Gunung Tua-Simpang Pal XI (tahun anggaran 2023 hingga 2025) beserta penanganan longsoran di bawah Satker PJN Wilayah I Sumut.

Meskipun lembaga antirasuah telah menetapkan lima orang tersangka yakni Kepala Dinas PUPR Sumut berinisial TOP, Kepala UPTD Gunung Tua sekaligus PPK berinisial RES, PPK Satker PJN Wilayah I Sumut berinisial HEL, Direktur Utama PT DNG berinisial KIR, serta Direktur PT RN berinisial RAY, LIRA Sumut meyakini masih ada dalang utama di balik skandal tersebut yang belum tersentuh hukum.*

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.