Tak Patuhi Surat Edaran BKN, Jabatan Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Labuhanbatu Parulian Diduga Ilegal
Redaksi | 29 Februari 2024, 07:53 WIB

AKURAT SUMUT - Tak patuhi surat edaran (SE) badan kepegawaian negara (BKN) jabatan pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Parulian Ritonga diduga ilegal.
Pasalnya, sesuai pengakuan pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Parulian Ritonga, dirinya telah 5 (lima) kali diperpanjang masa jabatan Plt-nya.
Pengakuan itu diakui Parulian saat sejumlah wartawan melakukan konfirmasi, Selasa, 27 Februari 2024 siang.
Baca Juga: Kapolres Labuhanbatu Diminta Tangkap Marga Tambunan Bandar Judi Togel, Copot Kapolsek Bilah Hilir
Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Labuhanbatu itu mengatakan bahwa setidaknya sudah lima kali berturut-turut diperpanjang statusnya sebagai pelaksana tugas (Plt).
" Ya, udah ada la lima kali perpanjangan, berturut-turut" kata Parulian Ritonga kepada wartawan saat dikonfirmasi di warung kopi di Rantaupapat, Labuhanbatu, Sumatera Utara (Sumut).
Dugaan ilegalnya jabatan pelaksana tugas (Plt) yang diemban Parulian juga ditanggapi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Masyarakat Labuhanbatu (KML).
Baca Juga: Komite Keselamatan Jurnalis Sumatera Utara Resmi Dibentuk, Berikut Peserta Focus Group Discussion...
Menurut Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Masyarakat Labuhanbatu (KML), Hanafiah bahwa surat edaran (SE) badan kepegawaian negara (BKN) menetapkan masa jabatan pelaksana tugas hanya 3 (tiga) bulan dan bisa diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.
" Pada isi surat edaran poin (b) nomor 11 bahwa pegawai negeri sipil yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan" tegasnya.
Jadi, sambung Hanafiah, jika Parulian Ritonga menjabat pelaksanaan tugas sekretaris DPRD Kabupaten Labuhanbatu lebih dari yang ditentukan SE itu maka jabatannya dinilai ilegal.
" Jika menjabat tidak sesuai dengan surat edaran tersebut (BKN), ya jabatan dan kebijakannya juga bisa dibilang ilegal " ucapnya menanggapi jabatan Plt Sekretaris DPRD yang sudah lima kali masa perpanjangan tersebut.***
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkini




Terpopuler
- 1Prakiraan Cuaca Medan 17 November: Waspada Potensi Hujan Ringan hingga Petir di Sejumlah Wilayah
- 2Polres Labuhanbatu Gelar Apel Pasukan Operasi Zebra Toba 2026, Sasar 10 Pelanggaran Prioritas
- 3Prakiraan Cuaca Sumut 17 November: Waspada Potensi Hujan Lebat dan Angin Kencang
- 4Fakta Lapangan! Pekerja CV BRB Akui Penjualan Besi Eks Jembatan Bandar Pulau Asahan Demi Biaya Bongkar
- 556 Kg Sabu Malaysia Digagalkan, Polrestabes Medan dan Bea Cukai Tabrak Kapal Kurir di Laut
- 6LIRA Sumut Dorong KPK dan Kejati Usut Tuntas Dugaan Korupsi Proyek di Medan yang Seret Nama BN
- 7Ganyang Sindikat Ratusan Kilogram Sabu, 'Bang Didot' Resmi Promosi ke Polda Sumut
- 8Kadis PUTR Asahan dan Pekerja CV BRB Berbeda Keterangan Terkait Dugaan Penjualan Besi Eks Jembatan Bandar Pulau
- 9354 Siswa di Berastagi Keracunan Menu MBG: 110 Dirawat Inap, BGN Resmi Suspend Dapur SPPG Sempajaya
- 10Diduga Jual Beli Jabatan, Wali Kota Medan Rico Waas Bebastugaskan Camat Medan Timur

