Demo Lagi! Siswa SMKN 10 Medan Kecewa, Sekolah Dianggap Tak Becus Input Data, Kepsek Diminta Mundur

AKURAT SUMUT - Insiden yang mengguncang SMKN 10 Medan kembali mencuat ketika ratusan siswa dan orang tua mengungkapkan kekecewaan mendalam atas kegagalan 140 siswa untuk mengikuti Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP).

Permasalahan ini muncul akibat kelalaian dalam penginputan data ke dalam Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS), yang berdampak langsung pada hilangnya kesempatan bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Aksi demonstrasi, tuntutan tegas, dan berbagai langkah klarifikasi pun mulai muncul untuk meminta pertanggungjawaban serta perbaikan sistem administrasi di sekolah.

SNBP merupakan jalur seleksi masuk perguruan tinggi yang diharapkan mampu membuka peluang bagi siswa berprestasi.

Di SMKN 10 Medan, ratusan siswa telah mempersiapkan diri dengan tekun sebagai bukti kerja keras selama masa pendidikan mereka.

Namun, harapan tersebut hancur ketika proses finalisasi data melalui PDSS mengalami kendala serius.

Meskipun pihak sekolah diberikan waktu tambahan untuk menyelesaikan pengisian data, sistem tidak mampu membaca data e-rapor semester yang baru diperbarui.

Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian data sehingga 140 siswa yang seharusnya mendapatkan kesempatan ikut SNBP dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administratif.

Kejadian ini dianggap sebagai cerminan dari lemahnya koordinasi dan kesiapan dalam mengelola teknologi informasi di lingkungan sekolah.

Para siswa yang terdampak merasa bahwa upaya mereka selama ini terbuang sia-sia, karena kesalahan administratif yang seharusnya dapat dihindari jika prosedur penginputan data berjalan dengan baik.

Aksi Demonstrasi dan Ungkapan Kekecewaan

Menanggapi situasi yang mengecewakan tersebut, aksi unjuk rasa kembali terjadi di lingkungan SMKN 10 Medan.

Pada pertengahan Februari, ratusan siswa serta orang tua berkumpul di halaman sekolah dengan membawa spanduk yang berisi tuntutan perbaikan.

Mereka menyatakan bahwa kelalaian dalam penginputan data telah menghilangkan peluang berharga bagi para siswa untuk berkompetisi secara adil dalam SNBP.

Meskipun pernyataan secara langsung tidak diungkapkan, para siswa secara tidak langsung menyampaikan keprihatinan mereka melalui berbagai orasi dan sikap tegas bahwa seluruh upaya akademik yang telah dilakukan selama bertahun-tahun kini terasa sia-sia.

Mereka menyiratkan bahwa kesalahan yang terjadi merupakan cermin dari kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data akademik oleh pihak sekolah.

Orasi para peserta demonstrasi mengandung tuntutan agar kesalahan administratif ini segera diperbaiki dan tidak terulang lagi.

Mereka menekankan bahwa perbaikan sistem penginputan data harus segera dilakukan demi melindungi hak mereka untuk mendapatkan kesempatan yang layak dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Tuntutan dan Harapan Siswa

Dalam aksi protes tersebut, siswa yang terdampak merumuskan beberapa tuntutan utama yang mereka ajukan kepada pihak sekolah dan pemangku kebijakan pendidikan di Sumatera Utara, antara lain:

Transparansi Proses Administrasi:
Para siswa meminta penjelasan menyeluruh mengenai mekanisme penginputan data ke dalam PDSS dan alasan mengapa data e-rapor semester tidak terbaca dengan sempurna oleh sistem. Mereka mengharapkan adanya keterbukaan informasi agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.
Pertanggungjawaban Aparat Sekolah:
Tuntutan ini menekankan agar pejabat yang bertanggung jawab, terutama kepala sekolah dan staf administrasi, diberikan sanksi tegas atas kelalaian yang terjadi. Para siswa menilai bahwa kegagalan administratif ini mencerminkan kesalahan dalam manajemen dan kepemimpinan.
Pemberian Solusi Alternatif:
Mengingat kesempatan untuk mengikuti SNBP telah hilang, para siswa mendesak agar solusi alternatif segera disediakan sehingga mereka tidak dirugikan dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Alternatif ini diharapkan bisa mengembalikan kesempatan yang seharusnya mereka dapatkan.
Perbaikan Sistem Digital:
Para siswa mengharapkan peningkatan dan perbaikan sistem PDSS agar proses input data di masa mendatang dapat berjalan dengan akurat. Mereka menuntut perbaikan teknis agar kendala serupa tidak terjadi lagi, sehingga integritas data akademik terjamin.
Pendampingan Psikologis:
Mengingat dampak emosional yang ditimbulkan, para siswa juga menginginkan adanya dukungan psikologis dari pihak sekolah. Langkah ini dianggap penting agar mereka dapat menghadapi tekanan dan kekecewaan yang muncul akibat kejadian tersebut.
Keterlibatan Orang Tua:
Orang tua turut menuntut agar mereka lebih dilibatkan dalam evaluasi dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan administrasi sekolah. Mereka menginginkan adanya mekanisme komunikasi yang lebih baik antara sekolah dan orang tua agar masalah serupa bisa segera terdeteksi dan diatasi.
Evaluasi Kinerja Sekolah Secara Menyeluruh:
Diharapkan dilakukan audit internal mendalam untuk menilai kinerja sekolah, terutama dalam pengelolaan data dan administrasi akademik. Evaluasi menyeluruh ini dimaksudkan untuk mencegah terulangnya kesalahan administratif di masa mendatang serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.

Klarifikasi dari Pihak Sekolah

Untuk meredam ketegangan yang terjadi, manajemen SMKN 10 Medan segera memberikan klarifikasi.

Dalam keterangannya, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Pehulysa Sagala, menjelaskan bahwa permasalahan terjadi pada tahap finalisasi data e-rapor semester yang baru diimplementasikan.

Ia menerangkan bahwa sistem PDSS mengalami kendala teknis dalam membaca data yang telah diperbarui.

Meskipun pihak sekolah telah diberikan perpanjangan waktu untuk melakukan penginputan, kendala teknis tersebut menyebabkan data yang seharusnya masuk tidak tercatat dengan benar.

Pehulysa mengakui bahwa penggunaan sistem e-rapor dalam proses input data ini merupakan pengalaman pertama bagi pihak sekolah.

Ia menambahkan bahwa kurangnya pengalaman serta masalah teknis merupakan faktor utama yang menyebabkan kegagalan administratif tersebut.

Pihak sekolah kemudian menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh siswa dan orang tua, serta menjelaskan bahwa koordinasi dengan panitia SNBP di Jakarta tengah dilakukan untuk mencari solusi terbaik, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan panitia pusat.

Selain itu, Humas SMKN 10 Medan, Christina, menyampaikan bahwa Kepala Sekolah dan sejumlah pejabat dari Dinas Pendidikan sedang berada di Jakarta untuk menemui panitia SNBP.

Keterangan ini disampaikan untuk menenangkan situasi dan menegaskan komitmen pihak sekolah dalam menangani persoalan administratif yang tengah berlangsung.

Kepala Sekolah SMKN 10 Medan, Julpiner Simanungkalit, juga diharapkan segera memberikan langkah konkret guna memperbaiki sistem administrasi.

Dalam keterangan tidak langsung yang beredar, Julpiner dinilai menyayangkan kelalaian tersebut dan menegaskan bahwa evaluasi internal akan segera dilakukan untuk memastikan bahwa prosedur administrasi ke depan dapat berjalan dengan baik dan transparan.

Merespons insiden tersebut, DPRD Sumatera Utara turut turun tangan dengan memberikan rekomendasi pencopotan Kepala Sekolah SMKN 10 Medan.

Para anggota DPRD menilai bahwa kelalaian administratif ini mencerminkan kegagalan dalam kepemimpinan dan manajemen pendidikan di sekolah.

Rekomendasi tersebut disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan upaya pencegahan agar insiden serupa tidak terulang di masa depan.

Dalam pernyataan tidak langsung yang disampaikan oleh anggota DPRD, mereka menekankan bahwa peristiwa ini telah mencoreng nama baik institusi pendidikan dan merugikan para siswa yang telah mengandalkan kesempatan SNBP sebagai jalan untuk melanjutkan pendidikan.

DPRD mengharapkan agar tindakan tegas segera diambil terhadap aparatur yang terbukti lalai, sehingga sistem administrasi pendidikan dapat kembali berjalan dengan optimal dan transparan.

Menanggapi berbagai tuntutan dan protes yang bermunculan, Dinas Pendidikan Sumatera Utara mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan komitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem input data PDSS di SMKN 10 Medan.

Dalam pernyataan tersebut, dinas pendidikan memastikan akan dilakukan investigasi internal guna mengidentifikasi titik-titik kegagalan serta mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Selain itu, dinas pendidikan berencana mengadakan sosialisasi intensif mengenai penggunaan sistem e-rapor kepada seluruh sekolah di wilayah Sumatera Utara.

Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan administratif di masa mendatang. Pelatihan tambahan pun akan diselenggarakan bagi petugas administrasi agar mereka dapat lebih siap dalam menghadapi kendala teknis dan memanfaatkan teknologi digital secara optimal.

Implikasi bagi Para Siswa dan Masa Depan Pendidikan

Dampak dari kelalaian administratif ini dirasakan sangat mendalam oleh para siswa yang telah mempersiapkan diri untuk mengikuti SNBP.

Mereka merasa tidak hanya kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, tetapi juga kepercayaan terhadap sistem yang seharusnya mendukung kemajuan akademis. Situasi ini membawa dampak negatif pada kesehatan mental siswa, yang kini harus menghadapi tekanan dan ketidakpastian mengenai masa depan mereka.

Orang tua, yang selama ini memberikan dukungan penuh kepada anak-anak mereka, turut menyatakan keprihatinan yang mendalam.

Mereka menilai bahwa insiden ini menunjukkan lemahnya koordinasi antara pihak sekolah dan Dinas Pendidikan.

Kejadian ini menjadi pemicu agar seluruh pihak terkait segera melakukan evaluasi dan perbaikan demi mencegah kerugian serupa di masa mendatang.

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan pun turut tercoreng akibat kurangnya transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan data.

Dalam menghadapi situasi yang kompleks ini, berbagai pihak berharap agar solusi cepat dan konkrit segera ditemukan. Beberapa inisiatif yang tengah diupayakan meliputi:

Audit dan Evaluasi Sistem:
Dilakukan pengecekan menyeluruh terhadap sistem PDSS dan seluruh proses penginputan data untuk memastikan tidak ada celah yang memungkinkan terjadinya kesalahan administratif di masa depan.
Pelatihan Intensif bagi Petugas Administrasi:
Diselenggarakan pelatihan khusus mengenai penggunaan sistem e-rapor agar petugas dapat mengatasi kendala teknis dengan lebih efektif dan efisien.
Pemberian Kompensasi dan Solusi Alternatif bagi Siswa:
Upaya mencari jalur seleksi alternatif atau pemberian kesempatan remedial agar para siswa yang terdampak tetap memiliki peluang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
Peningkatan Komunikasi dan Keterbukaan Informasi:
Ditingkatkan koordinasi antara pihak sekolah, Dinas Pendidikan, dan orang tua agar setiap langkah perbaikan dapat dipantau secara bersama-sama dan transparan.

Langkah-langkah tersebut diharapkan tidak hanya mampu menyelesaikan persoalan di SMKN 10 Medan, tetapi juga menjadi acuan bagi perbaikan sistem pendidikan di wilayah Sumatera Utara secara menyeluruh.

Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan memastikan setiap siswa mendapatkan haknya untuk meraih pendidikan yang layak dan bermutu.

Catatan Tambahan Mengenai Koordinasi dan Kepemimpinan

Dalam aksi unjuk rasa, terdapat pula sindiran tidak langsung dari para siswa mengenai sikap kepala sekolah yang dinilai enggan untuk bertemu dengan panitia SNBP.

Menanggapi hal tersebut, Humas SMKN 10 Medan, Christina Hutapea, dengan tegas menyatakan bahwa informasi mengenai ketidakhadiran kepala sekolah tidak berdasar.

Ia menegaskan bahwa Kepala Sekolah SMKN 10 Medan, Julpiner Simanungkalit, bersama sejumlah pejabat Dinas Pendidikan, sedang berada di Jakarta untuk bertemu dengan panitia SNBP guna mencari solusi terbaik atas permasalahan ini.

Pernyataan dari Christina dimaksudkan untuk menenangkan situasi dan menunjukkan bahwa pihak sekolah berkomitmen penuh dalam menyelesaikan persoalan administratif yang tengah berlangsung.

Hal tersebut diharapkan dapat meredam keresahan di kalangan siswa dan orang tua serta memberikan kepastian bahwa perbaikan sistem akan segera dilakukan.

Kisah kegagalan penginputan data di SMKN 10 Medan telah membuka mata banyak pihak mengenai pentingnya ketelitian dan profesionalisme dalam pengelolaan administrasi pendidikan.

Insiden ini tidak hanya berdampak pada kesempatan akademis para siswa, tetapi juga menegaskan perlunya perbaikan sistemik di seluruh lembaga pendidikan agar kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tetap terjaga.

Meskipun situasi saat ini masih diselimuti ketidakpastian, komitmen dari berbagai pihak, mulai dari siswa, orang tua, hingga pejabat pemerintah, untuk segera mencari solusi terbaik semakin terlihat.

Proses evaluasi dan audit yang tengah berlangsung diharapkan mampu memberikan kepastian serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap SMKN 10 Medan dan sistem pendidikan secara keseluruhan.

Di tengah dinamika pendidikan yang terus berkembang, insiden ini menjadi pengingat bahwa teknologi dan sistem administrasi harus senantiasa dijaga keandalannya.***