Layanan Internet Macet, Dirut PT Mitra Visioner Pratama Lancar Tilap Dana Rp 2,8 Miliar

AKURAT SUMUT - Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara, Sumatera Utara, menahan HR (37), Direktur Utama PT Mitra Visioner Pratama, atas dugaan korupsi dalam pengadaan layanan Internet Service Provider (ISP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara tahun anggaran 2020–2021.
Penahanan HR dilakukan pada Kamis (15/5) sekitar pukul 18.00 WIB dan akan berlangsung selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung.
HR ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-03/L.2.21/Fd.2/05/2025 tertanggal 15 Mei 2025.
“Penahanan ini kami lakukan setelah menetapkan HR sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ISP yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapanuli Utara,” kata Kasi Intelijen Kejari Taput, Mangasitua Simanjuntak.
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, pengadaan ISP pada anggaran 2020 mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 1.009.959.177
sedangkan pada anggaran 2021 sebesar Rp 1.822.543.537. Total kerugian mencapai Rp 2.832.502.714.
Dalam proses penyidikan, penyidik Pidsus Kejari Taput telah mengumpulkan dua alat bukti sah sesuai ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
HR sebelumnya diperiksa sebagai saksi, kemudian kembali dipanggil setelah penetapan tersangka.
Sebelum HR, Kejari Taput juga telah menetapkan dua tersangka lain pada kasus serupa, yaitu Polmudi Sagala (55) selaku mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Taput, serta Hanson Einstein Siregar (42), Kasubag Program dan Keuangan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) periode 2019–2021.
Keduanya kini berstatus terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dan sedang menjalani tahap pembacaan tuntutan.
“Kami berharap proses persidangan dapat segera memasuki tahap putusan agar kasus ini menjadi pelajaran bagi penyelenggara negara dalam mengelola anggaran publik,” tutup Mangasitua.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan dana APBD yang seharusnya digunakan untuk memperkuat infrastruktur digital dan pelayanan publik di Kabupaten Tapanuli Utara.***
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini




Terpopuler
- 1Prakiraan Cuaca Medan 17 November: Waspada Potensi Hujan Ringan hingga Petir di Sejumlah Wilayah
- 2Polres Labuhanbatu Gelar Apel Pasukan Operasi Zebra Toba 2026, Sasar 10 Pelanggaran Prioritas
- 3Prakiraan Cuaca Sumut 17 November: Waspada Potensi Hujan Lebat dan Angin Kencang
- 4Fakta Lapangan! Pekerja CV BRB Akui Penjualan Besi Eks Jembatan Bandar Pulau Asahan Demi Biaya Bongkar
- 556 Kg Sabu Malaysia Digagalkan, Polrestabes Medan dan Bea Cukai Tabrak Kapal Kurir di Laut
- 6LIRA Sumut Dorong KPK dan Kejati Usut Tuntas Dugaan Korupsi Proyek di Medan yang Seret Nama BN
- 7Ganyang Sindikat Ratusan Kilogram Sabu, 'Bang Didot' Resmi Promosi ke Polda Sumut
- 8Kadis PUTR Asahan dan Pekerja CV BRB Berbeda Keterangan Terkait Dugaan Penjualan Besi Eks Jembatan Bandar Pulau
- 9354 Siswa di Berastagi Keracunan Menu MBG: 110 Dirawat Inap, BGN Resmi Suspend Dapur SPPG Sempajaya
- 10Diduga Jual Beli Jabatan, Wali Kota Medan Rico Waas Bebastugaskan Camat Medan Timur





