Dugaan Penggelapan Iuran BPJS Buruh PT LTS, HRD Azlina Barus Bungkam dan Tolak Berikan Jawaban

Akurat Sumut - Penanganan laporan dugaan penggelapan iuran BPJS Ketenagakerjaan buruh PT LTS unit kebun Marbau semakin memanas dan menuai sorotan publik.

Pihak manajemen perusahaan terkesan enggan bersikap terbuka serta memilih bungkam saat diminta klarifikasi resmi oleh awak media.

HRD PT LTS, Azlina Barus, secara mengejutkan menolak memberikan tanggapan terkait daftar pertanyaan konfirmasi mengenai hak-hak buruh dan laporan polisi yang menyeret nama perusahaannya.

"Tidak ada kewajiban kami untuk memberikan jawaban terkait ini," tegas Azlina Barus singkat melalui pesan balasan, Selasa petang (10/11/2026).

Sikap dingin ini melengkapi aksi bungkam nya pada Rabu (4/11/2026) lalu, di mana upaya konfirmasi yang dilayangkan jurnalis ke nomor WhatsApp pribadinya sama sekali tidak direspons.

Padahal, konfirmasi mendesak tersebut dilayangkan guna menguji transparansi perusahaan atas laporan mantan karyawan PT LTS unit kebun Marbau, Indra Mulia.

Berdasarkan Laporan Polisi bernomor LP/B/1682/XII/2024/SPKT, Indra resmi mempolisikan PT LTS ke Polres Labuhanbatu pada 27 Desember 2024 atas tuduhan tindak pidana penggelapan iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Adapun poin krusial yang diajukan wartawan namun gagal dijawab oleh pihak HRD PT LTS meliputi kepastian masa kerja dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas nama Indra Mulia.

Kebenaran pemotongan iuran BPJS Ketenagakerjaan dari gaji karyawan pada periode Januari 2016 hingga pertengahan 2017, Bukti penyetoran bulanan atas iuran yang telah dipotong dari gaji buruh.

Kejelasan penyebab, pelunasan, hingga nominal tunggakan jika ada periode iuran yang mengendap/tidak disetorkan dan potensi adanya korban atau karyawan lain yang mengalami nasib serupa pada periode tersebut.

Lalu, Status pemanggilan atau pemeriksaan manajemen PT LTS oleh penyidik Polres Labuhanbatu dan Tanggapan resmi manajemen perusahaan atas tuduhan tindak pidana penggelapan ini.

Mengendap Hampir Dua Tahun di Polres Labuhanbatu

Bungkamnya manajemen PT LTS kian memperkeruh penanganan kasus ini yang sebelumnya sudah dicap mangkrak.

Indra Mulia, yang mengaku mengabdi selama 14 tahun (2010-2024) di PT LTS kebun Marbau, harus menelan pil pahit saat mendapati iuran BPJS Ketenagakerjaan miliknya diduga digelapkan selama 1,5 tahun.

"Setelah di-PHK, saya cek langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Ternyata iuran yang selama ini dipotong dari gaji saya tidak disetorkan oleh pihak perusahaan sejak Januari 2016 hingga pertengahan 2017," cerita Indra dengan nada kecewa.

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) bernomor B/2156/XII/Res.1.11/2024/Reskrim menjadi saksi bisu lambannya penanganan hukum.

Laporan resmi yang mengendap sejak akhir 2024 itu membuat Indra meragukan komitmen penegakan hukum bagi kalangan buruh.

"Di mana keadilan bagi pelapor? Sampai saat ini saya tidak tahu sejauh mana perkembangan proses hukum atas laporan saya. Saya minta Kepolisian bergerak profesional dan adil" tuntutnya bersuara lantang.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu, AKP Jihad Fajar Balman, saat dikonfirmasi terpisah via pesan elektronik mengaku akan mengecek internal perkara ini.

"Baik pak. Kami cek dulu laporannya," ucap AKP Jihad Fajar Balman singkat tanpa membeberkan rincian kendala maupun progres penyidikan.*