Salah Hitung APBD? Ini Alasan Pemkab Deli Serdang Memutus BPJS 33 Ribu Warga

AKURAT SUMUT - Duh! Sebanyak 33.381 warga Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang selama ini mengandalkan BPJS Kesehatan gratis lewat program Penerima Bantuan Iuran (PBI) mendadak dinonaktifkan.

Langkah drastis Pemkab Deli Serdang ini bikin banyak warga gelisah, apalagi minim penjelasan awal.

Info ini pertama kali nyebar lewat unggahan medsos resmi Dinas Kominfostan setempat, sekaligus ngungkap fakta lebih besar, nasional, 7,3 juta peserta PBI juga kena imbas serupa!

Alasannya? Anggaran daerah mentok! Pemkab Deli Serdang ngaku nggak sanggup lagi nanggung iuran seluruh peserta PBI yang mencapai 277.080 orang. Akibatnya, mulai Agustus ini, puluhan ribu warga harus rela kartu BPJS gratisnya deactivated.

Disisi lain mereka juga bilang kalau ini demi rakyat miskin atau kurang mampu, agar lebih tepat sasaran. Intinya tidak semua kebagian apalagi kalangan yang dirasa mampu.  

Kepala Dinas Kominfostan Deli Serdang, Drs Khairul Azman MAP, dalam konferensi pers di Lubukpakam, Selasa (29/7), menjelaskan keputusan sulit ini.

Baca Juga: Utang Pribadi Dibayar Pakai Uang Negara, Gaji Petugas Kebersihan Dikorupsi Rp665 Juta, Kadis & Bendahara Batu Bara Ditahan!

“Penonaktifan kepesertaan BPJS PBI itu dilakukan karena selama ini iuran 33.381 warga tersebut dibayarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” jelasnya.

Ia menambahkan, “Penonaktifan tersebut juga didasari kurangnya anggaran Pemkab Deliserdang untuk pembayaran iuran BPJS atas 277.080 warga Deliserdang, serta sembari menunggu penambahan anggaran melalui Perubahan APBD 2025.”

Siapa saja yang kena cut? Pemerintah klaim ini bukan sembarang pencoretam. Kadis Sosial Deli Serdang, Rudi Akmal Tambunan, membeberkan bahwa 33.381 warga itu sudah diverifikasi ketat oleh Kemensos dan Dinsos setempat.

“Sebanyak 33.381 peserta yang dinonaktifkan ini merupakan warga yang telah diverifikasi Kementerian Sosial (Kemensos) dan Dinas Sosial Kabupaten Deliserdang sebagai orang mampu atau sudah meninggal,” tegasnya.

Situasinya makin pelik karena sisa anggaran BPJS gratis di APBD Deli Serdang cuma tinggal Rp 35-38 miliar.

Padahal, buat nutup iuran Rp 37.800 per orang per bulan bagi 277.080 warga selama 5 bulan (Agustus-Desember 2025), dibutuhkan sekitar Rp 52,3 miliar! Kekurangannya selangit!

Rudi Akmal Tambunan mengakui ada kalkulasi yang meleset. “Hal ini terjadi karena kesalahan perhitungan pengesahan perubahan APBD. Pemkab optimis bahwa perubahan APBD dapat terlaksana di bulan Agustus 2025 dengan adanya surat edaran Mendagri yang memungkinkan percepatan perubahan APBD,” paparnya.

Ia berharap, “Mari sama-sama berdoa agar penambahan anggaran untuk pembayaran iuran ini segera terealisasi.”

Sambil nunggu keajaiban anggaran, Pemkab terpaksa pilih prioritas, fokus ke 61.000 warga benar-benar miskin yang masih tercatat.

Biar anggaran tersisa cukup melindungi mereka sampai akhir tahun, peserta yang dianggap mampu atau meninggal terpaksa diputus.

Lalu, gimana nasib 33 ribu warga yang kena dampak

- Disarankan jadi peserta mandiri: Khairul Azman mengatakan bagi mereka yang dinonaktifkan dipersilahkan untuk daftar BPJS mandiri.

“Bagi warga yang terkena penonaktifan dihimbau untuk beralih menjadi peserta BPJS mandiri agar tidak kehilangan perlindungan jaminan kesehatan,” ujarnya.

- Protes? Bisa verifikasi ulang: Bagi yang merasa salah kena cut dan mengaku masih masuk kategori miskin, disilakan lapor ke Dinsos.

“Sedangkan, bagi warga yang dinonaktifkan namun merasa dirinya termasuk warga miskin agar melapor ke Dinsos untuk diverifikasi ulang,” tambah Azman.

Baca Juga: Bendera Hitam One Piece Bersandingan dengan Sang Saka, Polemik Simbol Kritik Masyarakat di HUT ke-80 RI

Gelombang nonaktif nasional ini ternyata bukan cuma urusan Deli Serdang! BPJS Kesehatan pusat juga baru aja nonaktifin 7,3 juta peserta PBI secara nasional. 

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, usai acara di Jakarta (24/6), bilang ini bagian dari penyesuaian Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai aturan baru.

“Mengacu pada peraturan tersebut, mulai Mei 2025, penetapan peserta PBI akan menggunakan basis data DTSEN. Namun, mereka yang dinonaktifkan itu bisa kembali aktif jika menghubungi atau lapor ke dinas sosial setempat,” jelasnya.

Jadi, buat 33 ribu warga Deli Serdang, nasib kartu BPJS gratis mereka sekarang tergantung dua hal, kepastian tambahan anggaran lewat Perubahan APBD atau keputusan verifikasi ulang Dinsos.

Sementara itu, imbauan berdoa dan gaya hidup sehat dari pemkab mungkin cuma penghibur sementara di tengah kegelisahan kehilangan jaring pengaman kesehatan. Semoga solusinya nggak lama!