Sumut

Polda Sumut Bongkar Sindikat PMI Ilegal ke Malaysia, Oknum PNS dan 4 Tersangka Ditangkap

Habibi Caniago | 12 November 2026, 18:10 WIB
Polda Sumut Bongkar Sindikat PMI Ilegal ke Malaysia, Oknum PNS dan 4 Tersangka Ditangkap
Polda Sumut bongkar dua sindikat perdagangan orang (TPPO) penempatan PMI ilegal ke Malaysia. 11 calon pekerja diselamatkan, libatkan oknum PNS dan mobil mewah.

Akurat Sumut - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) kembali 'menelanjangi' praktik keji perdagangan manusia.

Tak tanggung-tanggung, dua sindikat penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal alias nonprosedural jaringan Malaysia digulung sekaligus dalam operasi senyap.

Kepolisian berhasil membongkar borok sindikat yang melibatkan berbagai modus licik, mulai dari kedok wisatawan hingga kapal tongkang maut.

Dalam penggerebekan dan pengungkapan spektakuler ini, aparat mengamankan empat tersangka berinisial S alias R (40), ES (41), SB alias Pak H (57), serta seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial MDT (43).

Total sebanyak 11 calon PMI berhasil diselamatkan dari cengkeraman maut para pelaku sebelum diberangkatkan secara ilegal ke negeri jiran.

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA dan PPO) Polda Sumut, Kombes Pol. Kristinatara Wahyuningrum, membeberkan borok kasus ini dalam konferensi pers di Mapolda Sumut, Rabu (11/11/2026).

Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang sekecil pun bagi para pelaku kejahatan kemanusiaan.

"Pengungkapan ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri kepada masyarakat. Kami berkomitmen memastikan setiap tindak pidana terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan ditangani secara profesional, tegas, dan sesuai ketentuan hukum," ujar Kristinatara dengan nada geram.

Kedok Wisata Hingga Kapal Tongkang Neraka

Operasi pembongkaran ini berawal dari dua laporan polisi tertanggal 3 dan 4 Oktober 2026 yang ditindaklanjuti oleh Subdit III Ditres PPA dan PPO Polda Sumut.

Sindikat pertama menggunakan trik licik mengelabui petugas imigrasi. Para korban dibekali dokumen pelancongan palsu seolah-olah hendak berwisata, padahal di ujung jalan mereka dipekerjakan secara paksa.

Di jaringan pertama yang digulung di Deli Tua, Deli Serdang, pada 2 Oktober 2026, polisi menangkap duo wanita S alias R dan ES.

Mereka merekrut korban seperti RA (24) asal Tebing Tinggi dan NR (20) asal Serdang Bedagai dengan iming-iming gaji fantastis Rp6,7 juta hingga Rp8,6 juta per bulan sebagai perawat lansia.

Selain dua korban tersebut, polisi juga menggagalkan tiga calon PMI mandiri lainnya, sehingga total lima nyawa berhasil diselamatkan.

Tak kalah mencengangkan, sindikat kedua yang dibongkar di Air Genting, Asahan, pada 3 Oktober 2026 melibatkan oknum PNS berinisial MDT bersama rekannya SB alias Pak H. Sindikat ini lebih ekstrem lagi, memberangkatkan korban melewati jalur laut tidak resmi menggunakan kapal tongkang berbahaya.

Peran MDT sangat strategis karena bertindak sebagai penjemput korban dari berbagai titik penjemputan mulai dari loket bus, gerbang tol, hingga Bandara Internasional Kualanamu.

Dari jaringan lintas daerah ini, enam korban asal Aceh, NTB, dan Sumut berhasil dievakuasi.

Barang Bukti Mewah Disita, Ancaman Hukuman Berat Menanti

Dalam penggeledahan jaringan kedua, polisi tak cuma mengamankan manusia, melainkan juga menyita sejumlah barang bukti bernilai fantastis.

Petugas menyita dua unit mobil mewah masing-masing Mitsubishi Pajero Sport dan Ford Everest, sembilan unit telepon genggam, serta uang tunai Rp8,6 juta.

Sembilan saksi serta ahli dari Dinas Ketenagakerjaan dan BP3MI pun langsung diperiksa maraton.

Akibat perbuatan busuknya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis yang sangat berat.

Sindikat pertama dijerat Pasal 455 jo Pasal 20 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau Pasal 81 subsider Pasal 83 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI.

Sementara sindikat kedua dijerat Pasal 81 subsider Pasal 83 UU No. 18 Tahun 2017.

"Kami tegaskan tidak ada toleransi terhadap kekerasan, eksploitasi, maupun perdagangan manusia, siapa pun pelakunya. Namun, terhadap perkara yang masih dalam proses penyidikan, kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," tandas Kristinatara.*

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.