Olsen Lumbantobing Tegaskan Pemindahan 10 Tersangka Konflik Lahan Matiti Sesuai KUHAP

Akurat Sumut - Kuasa hukum tersangka konflik lahan Matiti, Olsen Lumbantobing, SH, MH, kembali menegaskan bahwa pemindahan 10 tersangka dari Rumah Tahanan Polda Sumatera Utara (Sumut) ke tahap penahanan selanjutnya merupakan prosedur baku dalam hukum acara pidana.

Langkah ini diambil setelah masa penahanan tingkat penyidikan selama 60 hari resmi berakhir.

"Perpindahan para tersangka bukan karena siapa-siapa, tetapi merupakan aturan hukum sesuai Pasal 165 KUHAP tentang kewenangan mengadili," ujar Olsen di Medan, Kamis (12/11).

Dalam keterangannya, Olsen menjelaskan bahwa proses hukum harus berlandaskan ketentuan perundang-undangan, khususnya peralihan kewenangan penahanan dari penyidik kepolisian kepada aparat penegak hukum pada tahap penuntutan.

Sebelumnya, sejumlah pihak sempat melontarkan pernyataan bahwa para tersangka tidak akan dipindahkan dari tahanan Polda Sumut.

Menanggapi hal tersebut, Olsen menyatakan pihaknya menghargai hak berpendapat setiap warga, meski menilai klaim tersebut keliru dan tidak sejalan dengan mekanisme hukum yang berlaku.

"Proses hukum harus dilihat berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan kewenangan aparat penegak hukum, bukan semata-mata berdasarkan pendapat yang berkembang di masyarakat," tegasnya.

Duduk Perkara Konflik Lahan Matiti

Konflik agraria yang berujung pada proses hukum ini melibatkan dua kelompok masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, yakni kelompok Raja Bius Matiti (marga Simanulang/Manullang) dan kelompok Ompung Patar Munthe (marga Munthe).

Polda Sumut bersama Polres Humbang Hasundutan total telah menetapkan 24 orang sebagai tersangka dalam perkara ini.

Dari jumlah tersebut, 10 orang sebelumnya ditahan di Rutan Polda Sumut, sementara 14 tersangka lainnya ditahan di Mapolres Humbang Hasundutan.

Dengan bergulirnya perkara ke tahap berikutnya, Olsen berharap seluruh proses peradilan dapat berjalan secara objektif, profesional, serta menjunjung tinggi kepastian hukum dan hak-hak para tersangka hingga mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.*

Penulis: Hendra Cristian Siregar