Sumut

PLT Bupati Minta PLN Benahi Langkat Hulu, PERMADA: Wilayah Langkat Hilir Juga Sering Padam!

Habibi Caniago | 22 September 2026, 06:41 WIB
PLT Bupati Minta PLN Benahi Langkat Hulu, PERMADA: Wilayah Langkat Hilir Juga Sering Padam!
PLT Bupati Minta PLN Benahi Langkat Hulu, PERMADA: Wilayah Langkat Hilir Juga Sering Padam!

Langkat - Sorotan terhadap buruknya kualitas pelayanan kelistrikan di Kabupaten Langkat semakin meluas. Kekecewaan atas pemadaman listrik yang berulang tidak hanya datang dari kawasan Langkat Hulu, tetapi juga digelorakan oleh masyarakat di wilayah Langkat Hilir.

Koordinator Nasional Presidium Rakyat Membangun Peradaban (PERMADA), Ariswan, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat dan Manajemen PT PLN (Persero) UP3 Binjai agar tidak tebang pilih dalam melakukan evaluasi dan pembenahan jaringan.

Ariswan mengungkapkan, gangguan pasokan listrik yang parah dan berulang melanda warga di Desa Pematang Cengal (Kecamatan Tanjung Pura) serta Desa Muka Paya (Kecamatan Hinai). Pemadaman terjadi tanpa kenal waktu, baik pada siang maupun malam hari, sehingga melumpuhkan aktivitas sosial dan ekonomi warga.

"Jangan hanya Langkat Hulu saja yang diperhatikan. Langkat Hilir, khususnya Desa Pematang Cengal dan Desa Muka Paya, juga sangat sering mengalami pemadaman listrik. Persoalan ini tidak boleh dianggap sekadar gangguan biasa karena terjadi terus-menerus," tegas Ariswan kepada wartawan di Langkat, Senin (21/9/2026) malam.

Ariswan menegaskan, keluhan warga Langkat Hilir sejatinya telah disuarakan secara resmi. Beberapa hari sebelumnya, PERMADA telah menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor PLN ULP Tanjung Pura untuk menuntut kepastian dan keandalan listrik.

Namun, hingga saat ini, masyarakat setempat mengaku belum merasakan perbaikan teknis yang nyata di lapangan. Pemadaman arus listrik dilaporkan masih terus berulang.

"Kami dari PERMADA sudah turun aksi di depan Kantor PLN ULP Tanjung Pura. Tetapi sampai sekarang pemadaman masih terjadi. Kami pertanyakan sejauh mana tindak lanjut PLN terhadap aspirasi masyarakat. Jangan berhenti di penerimaan aspirasi saja, harus ada langkah teknis konkret," ujarnya.

Menurut PERMADA, ketidakstabilan pasokan listrik telah merugikan banyak pihak. Selain mengganggu kenyamanan rumah tangga, pemadaman berulang berpotensi merusak alat-alat elektronik warga serta merugikan para pelaku UMKM, pelajar, dan pekerja kantor.

Atas kondisi tersebut, PERMADA mendesak PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur dan sistem distribusi kelistrikan di wilayah kerja PLN ULP Tanjung Pura.

"Kami minta PLN mengevaluasi kondisi jaringan, beban listrik, dan sistem distribusi secara objektif. "Jangan sampai masyarakat terus diminta memaklumi gangguan teknis, sementara masalahnya berulang tanpa penyelesaian yang jelas," tambah Ariswan.

Krisis Kelistrikan Langkat Jadi Perhatian Pemkab

Tuntutan dari wilayah Langkat Hilir ini mengemuka pada hari yang sama saat Plt Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, menggelar pertemuan khusus dengan jajaran pimpinan PLN UP3 Binjai.

Dalam pertemuan Pemkab Langkat tersebut, Tiorita menyoroti keras kondisi kelistrikan di Langkat Hulu yang sangat memprihatinkan, di mana terdapat titik pemadaman ekstrem yang mencapai hingga 10 kali dalam sehari. Plt Bupati mendesak PLN segera melakukan perbaikan menyeluruh demi melindungi hak-hak masyarakat dan meminimalkan kerugian warga.

Merespons dinamika tersebut, PERMADA mengapresiasi langkah tegas Plt Bupati Langkat, namun mengingatkan agar penanganan krisis listrik ini dilakukan secara holistik di seluruh pemukiman warga Kabupaten Langkat.

"Kami berharap Pemkab Langkat dan PLN tidak melihat persoalan ini secara parsial atau berbasis wilayah saja. Ketika masyarakat mengalami pemadaman berulang, semuanya berhak mendapatkan perhatian dan penanganan yang proporsional," terang Ariswan.

Ia menuntaskan, PERMADA akan terus mengawal janji perbaikan dari pihak PLN hingga kualitas daya dan keterandalan listrik benar-benar terwujud secara nyata.

"Bagi kami, ini bukan semata persoalan listrik mati atau hidup, melainkan tentang kualitas pelayanan publik dan hak konstitusional warga untuk mendapatkan energi secara layak. Kami tidak ingin masalah ini menguap di meja rapat. Harus ada bukti di lapangan," pungkasnya.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.