BEM USU Guncang Medan, Gebrak Rezim Prabowo-Gibran Lewat 8 Tuntutan Panas di Refleksi Kemerdekaan

​MEDAN - Gejolak perlawanan mahasiswa kembali membara di jantung Kota Medan.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (BEM USU) menggelar aksi unjuk rasa berskala besar di depan Lapangan Merdeka Medan, Jalan Balai Kota, Kelurahan Kesawan, Kamis (20/8/2026).

Mengusung tema "Refleksi Kemerdekaan Republik Indonesia", aksi ini secara terbuka mempertanyakan kedaulatan rakyat di usia bangsa yang ke-81.

​Sambil membentangkan spanduk raksasa bertuliskan "Apakah Indonesia Sudah Merdeka?", massa aksi secara tegas menyuarakan keprihatinan atas krisis ruang sipil, ketimpangan ekonomi, hingga bobroknya prioritas kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

​Massa BEM USU secara resmi melayangkan 8 (delapan) tuntutan nasional yang mendesak respons cepat dari pemerintah pusat maupun daerah.

1. ​Pemulihan Pasca-Bencana: Mendesak percepatan pemulihan penuh dan penanganan serius di wilayah terdampak bencana, khususnya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

2. ​Restorasi Prioritas Pendidikan: Menuntut kepemimpinan Prabowo-Gibran mengembalikan sektor pendidikan sebagai pilar prioritas utama pembangunan nasional.

3. ​Stabilitas Harga Pokok & BBM: Menuntut pemerintah segera menurunkan dan mengunci stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) serta komoditas bahan pokok yang mencekik rakyat.

4. ​Pemerataan Ekonomi Non-Jawasentris: Mendorong pemerataan pembangunan nasional yang tidak lagi berpusat di Pulau Jawa, disertai transparansi penuh alokasi APBN dan APBD.

5. ​Evaluasi & Penghentian Program MBG: Mendesak penghentian total program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk dialihkan ke skema pemenuhan gizi rakyat yang lebih efisien, tepat sasaran, dan bebas pemborosan anggaran.

​6. Pengesahan Segera RUU Kunci: Menuntut DPR dan pemerintah mengeksekusi percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat demi kepastian hukum.

​7. Jaminan Kebebasan Ruang Sipil: Menghentikan segala bentuk represifitas, intimidasi, dan intervensi aparat penegak hukum di ruang publik demi menjamin hak berekspresi warga negara.

8. ​Realisasi Janji 19 Juta Lapangan Kerja: Menagih komitmen politik pembukaan 19 juta lapangan kerja baru secara terukur dan berkelanjutan bagi generasi muda.

​Perwakilan mahasiswa, Angga Al Maaris Harahap, meluapkan kekecewaan mendalam atas sikap pasif para pejabat publik yang dinilai menutup mata dari penderitaan masyarakat daerah.

​"Masyarakat Sumatera Utara resah, dan respons dari pejabat sampai sekarang tidak ada. Seharusnya pejabat yang katanya perwakilan rakyat turun langsung mendengarkan apa yang dirasakan dan diaspirasikan rakyat.

Tugas mereka mendatangi warga, bukan menunggu di kantor sampai didatangi," tegas Angga di tengah riuhnya aksi.

​Angga menegaskan bahwa penentuan Lapangan Merdeka sebagai titik aksi merupakan simbol agar jeritan rakyat Sumatera Utara disaksikan langsung oleh publik luas.

"Memang sangat kecewa kami terhadap pejabat-pejabat sekarang dan kami memutuskan aksi itu di Lapangan Merdeka agar disaksikan masyarakat Sumatera Utara," tambahnya.

​Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Kajian dan Analisa BEM USU, Satrio Sianturi, membakar semangat massa dengan menyebut aksi ini sebagai representasi kemarahan publik di momentum 81 tahun kemerdekaan RI.

​“81 tahun kita merdeka, 81 tahun luka kita rayakan. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Memang tidak banyak kita hadir di sini, tapi suara kecil ini akan terus bertumbuh melawan rezim biasa itu,” ujar Satrio.

​Satrio menyoroti nasib warga di Aceh, Sumbar, dan Sumut yang masih tertatih akibat dampak bencana alam tanpa penanganan ekonomi yang tuntas dari negara.

Menurutnya, alokasi anggaran fantastis untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bukti nyata pergeseran prioritas pemerintah dari kebutuhan mendesak rakyat.

​“Tapi nyatanya pemerintah malah menggelontorkan dana ke program Makan Bergizi Gratis (MBG). Artinya apa, rakyat Indonesia bukan prioritas pemerintah. Ini harus kita lawan” pungkas Satrio.