Sumut

DPR Hinca Murka Terkait Hutan Sibayak Dirusak: Tuding “Genosida” Pandan Endemik, Desak TPF Buru Ekskavator

Jhon | 22 November 2026, 18:46 WIB
DPR Hinca Murka Terkait Hutan Sibayak Dirusak: Tuding “Genosida” Pandan Endemik, Desak TPF Buru Ekskavator
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan bentuk TPF usut dugaan perusakan hutan Gunung Sibayak dan hilangnya arsip izin PBPSWA 35 tahun, sebut kerusakan pandan endemik sebagai “Genosida”. - Akurat Sumut /Jhon

Akurat Sumut - Kerusakan hutan konservasi Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, Sumut memasuki babak baru yang menggemparkan.

Pasalnya, dokumen arsip Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam (PBPSWA) milik PT Pariban Sibayak Jilena berdurasi 35 tahun dilaporkan raib tanpa jejak di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tahura.

Kehebohan kerusakan paru-paru alam Gunung Sibayak ini memantik reaksi keras anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan.

Bersama Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Relawan PINK, Rumah Aspirasi Hinca Panjaitan, dan sejumlah pegiat lingkungan, Hinca resmi mendeklarasikan pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) pada Sabtu (21/11/2026).

Buru Ekskavator dan Tuding “Genosida” Pandan Endemik

TPF tersebut dibentuk secara khusus untuk membongkar dugaan perusakan ekosistem hutan konservasi, termasuk pembabatan kawasan menggunakan alat berat.

Dengan nada tajam dan menggelegar, Hinca bahkan menyamakan musnahnya pandan endemik di Gunung Sibayak sebagai bentuk “Genosida.”

“Persoalan ini bukan sekadar hilangnya pepohonan, melainkan ancaman terhadap warisan ekologis, sejarah, dan kebudayaan masyarakat Karo,” tegas Hinca.

Tak berhenti di situ, ia mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) agar segera turun tangan menyelidiki dugaan pelanggaran hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hinca juga menuntut pencabutan izin pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan hutan serta penghentian sementara seluruh aktivitas di kawasan sengketa tersebut.

Hinca menginstruksikan TPF untuk segera memburu keberadaan alat berat ekskavator sekaligus mengidentifikasi operatornya.

“Ini harus diamankan dahulu sebagai barang bukti. Baru nanti berkembang ke mana dan siapa saja keterlibatan,” ujarnya lugas.

Bongkar Akar Masalah dan Penanaman Pohon di Batu Kapur

Ia menambahkan bahwa klaim kerusakan yang disebut mencapai sekitar enam hektare wajib dibuktikan melalui verifikasi lapangan yang ketat.

Hinca menekankan empat pertanyaan krusial yang tidak boleh luput dari penelusuran, siapa yang memberi izin, siapa yang memerintahkan, siapa yang mengerjakan, serta siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum.

Menurut Hinca, pembentukan TPF tidak boleh sekadar menjadi panggung seremoni atau komoditas pernyataan politik semata.

Publik menuntut pembuktian fakta, transparansi penuh, dan penegakan hukum tanpa kompromi, mengingat penanaman kembali pohon tidak otomatis memulihkan ekosistem yang telanjur hancur.

Di sisi lain, pihak UPTD Tahura menggelar aksi penghijauan alam dengan menanam sejumlah jenis pohon selama dua hari hingga Minggu (22/11/2026) di area batu kapur Gunung Sibayak.

Sementara itu, Ketua Relawan PINK Kabupaten Karo, Anes Ketaren, menegaskan pada Minggu (22/11/2026) agar dokumen perizinan tersebut dibuka secara transparan kepada publik.

Jika dokumen berada di tangan pemilik usaha, ia mendesak agar segera ditunjukkan melalui UPTD Tahura, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Sumatera Utara, atau Kementerian LHK.

Hingga berita ini ditayangkan, awak media masih berupaya mengonfirmasi UPTD Tahura Bukit Barisan dan manajemen PT Pariban Sibayak Jilena terkait keberadaan salinan dokumen Izin PBPSWA tersebut.*

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

J
Reporter
Jhon
H