Uji Coba MBG Sistem Prasmanan di 66 SPPG, BGN Evaluasi Efisiensi dan Solusi Makanan Dingin

Akurat.co - Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menguji coba skema penyajian prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 66 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 10 provinsi, di antaranya meliputi wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Papua, serta beberapa daerah lainnya.

Langkah ini diambil untuk menjaga kualitas hidangan serta mengatasi kendala teknis distribusi makanan kepada para siswa.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa penerapan sistem prasmanan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden serta merujuk pada standar praktik terbaik (best practices) penyediaan makan siang sekolah di berbagai negara maju seperti Jepang.

"Sistem prasmanan ini diharapkan menjadi solusi efektif atas persoalan durasi pengiriman yang kerap membuat suhu makanan menurun saat tiba di sekolah. Dengan prasmanan, makanan dijamin tetap hangat dan segar," ujar Zulkifli Hasan dalam konferensi pers seusai rapat koordinasi MBG di Jakarta, Senin (19/10/2026).

Zulkifli menambahkan, mekanisme ini juga dirancang untuk meminimalkan food waste atau sisa makanan yang terbuang. Siswa dapat mengambil porsi sesuai kemampuan makan mereka, sekaligus diperbolehkan menambah porsi jika pasokan masih tersedia.

"Siswa yang porsi makannya lebih besar atau masih lapar bisa menambah lagi. Dengan begitu, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengungkapkan bahwa hasil evaluasi pekan pertama uji coba menunjukkan respons sangat positif dari peserta didik. Tingkat konsumsi makanan tercatat meningkat dibanding skema kemasan siap saji (box).

"Anak-anak jauh lebih antusias. Selain bisa menyesuaikan porsi sendiri, kehangatan dan kesegaran makanan jauh lebih terjaga," kata Sudaryono.

Kendati demikian, pemerintah belum memutuskan apakah skema prasmanan akan diberlakukan secara masif di seluruh Indonesia. BGN saat ini masih mengkaji secara mendalam tingkat efisiensi operasional, alokasi anggaran, serta kebutuhan tenaga kerja pendukung di lapangan.

"Kami sedang menghitung ulang variabel operasionalnya. Apakah skema ini membutuhkan biaya lebih tinggi atau justru bisa memangkas anggaran logistik tertentu. Kajian komprehensif ini menjadi rujukan sebelum pengambilan keputusan final," pungkas Sudaryono.*